Jas Merah, Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah Papua bagian NKRI

Seruindonesia.com – Setelah Indonesia lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dan memproklamasikan kemerdekaannya sendiri, Indonesia tidak lantas mendapatkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat dari negara lain. Belanda bersama sekutunya datang kembali ke Indonesia untuk menguasai wilayah Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia terjadi melalui pertempuran dan kesepakatan diplomasi pada rentang tahun 1945 sampai dengan 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui pertemuan dalam Konferensi Meja Bundar yang dilakukan pada November tahun 1949, tetapi Belanda menolak untuk menyerahkan Papua Barat untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Dalam pertemuan itu lalu disepakati jika masalah Papua Barat akan dirundingkan kembali dalam satu tahun kemudian pada tahun 1950 konferensi yang mempertemukan menteri-menteri dilakukan di Belanda untuk membicarakan status Papua BaratDalam pertemuan tersebut, baik Indonesia maupun Belanda tidak menemukan kesepakatan. Perundingan pun tertunda sampai tahun 1954 karena adanya krisis kabinet yang dialami Indonesia, namun Belanda menilai permasalahan Papua Barat telah selesai dan berdasarkan Amandemen konstitusional tahun 1952, Papua Barat masuk dalam kekuasaan Belanda. Indonesia membawa permasalahan tersebut ke Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1954 yang menilai apa yang dilakukan oleh Belanda sebagai sesuatu yang mengancam perdamaian Asia Tenggara. Upaya yang dilakukan Indonesia gagal karena Belanda yang mengklaim bahwa mereka mendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri (Singh, 1962).

Alasan Belanda mendukung Papua Barat untuk kepentingan orang Papua sendiri diragukan oleh Professor van der Kroef, seorang akademisi Belanda, yang menilai upaya belanda ialah untuk menjadikan Papua Barat sebagai tempat yang aman untuk orang-orang Indo-Belanda yang tidak diizinkan atau tidak mau untuk tinggal di negara Indonesia yang baru saja berdiri. Hal itu didukung dengan fakta bawa selain Konferensi Malino, Pemeritah Belanda tidak pernah membawa perwakilan dari Papua Barat dalam beberapa konferensi yang membicarakan masa depan Indonesia pada rentang tahun 1946 sampai dengan 1950. Singh (1962) menilai jika motivasi Belanda di Papua Barat bukan ketertarikannya terhadap orang-orang Papua dan bagaimana mereka menentukan nasibnya sendiri. Tujuan Belanda di Indonesia tidak lain adalah untuk menciptakan kondisi anti-Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan Belanda dengan mengasingkan orang-orang seperti Silas Papare dan pengikutnya yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia di Papua.

Upaya Belanda menguasai Papua Barat dan memisahkannya dari kedaulatan Indonesia dijelaskan juga oleh Romaida Sinaga melalui pemekaran wilayah Papua Barat oleh Belanda sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan penuturan Sinaga, Pemerintah kolonial Belanda pada 1898 membagi wilayah Papua Barat menjadi dua afdeeling yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Afdeeling Nieuw Guinea Carat dan Selatan. Kedua afdeeling tersebut ditempatkan di bawah pemerintahan karesidenan Ternate. Pembangunan kedua afdeeling tersebut merupkan awal pemekaran wilayah pemerintahan kolonial Belanda di Papua Barat. Pemekaran wilayah itu dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas kehadiran negara kolonial Belanda di Papua Barat. Dengan demikian, pemekaran wilayah itu didasarkan pada pertimbangan politis dan ekonomis. Pada masa sebelum kemerdekaan, wilayah Nieuw Guinea pernah menjadi Karesidenan sendiri yaitu sejak tahun 1920. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan gengsi pemerintah kolonial Belanda terhadap pemerintah kolonial Inggris yang menguasai Papua bagian timur dan kebutuhan untuk membentuk pemerintahan yang lebih tegas untuk menindak penduduk lokal yang membunuh para pemburu burung di Papua Barat saat itu. Namun, Karesidenan Nieuw Guinea ini dihapuskan pada tahun 1924 untuk menghemat biaya pemerintahan karena terlalu mahal dan kurang menguntungkan bagi kas pemerintah kolonial sehingga tiga Afdeeling yang tadinya berada di bawah Karesidenan Nieuw Guinea kemudian berada di bawah Karesidenan Ambon. Pembagian administratif terakhir sebelum Jepang menduduki Hindia Belanda, terjadi pada tahun 1940, yang menetapkan wilayah Papua Barat berada di bawah Karesidenan Maluku.

Pada 15 Juli 1945 wilayah Papua Barat menjadi karesidenan sendiri dan terlepas dari karesidenan Maluku. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar Papua Barat menjadi satu kesatuan politik yang berdiri sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kepentingan dan kuasanya atas wilayah Papua Barat setelah Indonesia Merdeka. Belanda memiliki kepentingan untuk menjadikan Papua Barat sebagai tempat penampungan bagi keturunan Indo-Belanda yang tidak dapat kembali ke Belanda dan tempat penampungan para penguasa Belanda yang meninggalkan Indonesia seperti yang sebelumnya telah disebutkan. Pada tahun 1949 status karesidenan berubah menjadi Pemerintahan Nederlands Nieuw Guinea yang berpusat di Hollandia (Jayapura). Jan P. K. van Eechoud diangkat menjadi residen pertama di Nederlands Nieuw Guinea. Penduduk Papua Barat pun diakui sebagai penduduk Nederlands Nieuw Guinea dan berada dibawah kekuasaan Ratu Belanda. Perubahan dilakukan bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 di Den Haag. Pemerintah Kolonial Belanda menjadi aktif melakukan perluasan pengaruhnya dan membangun pos pemerintahan di Nieuw Guinea tengah untuk menghindari publisitas internasional yang negatif dari lembaga misionaris Amerika yang beraktivitas di daerah tersebut. Pada periode 1950 sampai dengan 1962 Pemerintah Kolonial Belanda terus melakukan pemerkaran di wilayah Papua Barat dengan tujuan memperluas pengaruh pemerintahan kolonial atas penduduk dan wilayah tersebut (Sinaga, 2010).

Dalam menguatkan pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk Papua Barat, Jan P. K. van Eechoud membangun sekolah khusus untuk polisi dan pegawai pemerintahan. Ia juga membangun pasukan para-militer Papua, “Batalion Papua”. Orang-orang Papua yang mendapatkan pendidikan tersebut berasal dari kalangan masyarakat lokal yang beragam sehingga mereka dapat dilihat sebagai representasi dari masyarakat Papua yang utuh. Van Eechoud dinilai sebagai orang yang berjasa dalam membentuk masyarakat Papua yang independen, apa yang ia sebut sebagai Nieuw Guinea baru. Sama halnya dengan van Eechoud, Th. H. Bot, Sekretaris Negara untuk Papua Barat, menyadari jika topografi dan keberagaman etnik menjadi tantangan bagi rasa nasionalisme di antara orang-orang Papua sehingga ia pun mendorong pembentukan kesadaran di antara kaum elit Papua jika mereka memiliki kesamaan dengan orang-orang Papua yang ada di wilayah yang dikuasai Australia. Papua yang berada di sekitar Asia dimasa depan akan menjadi bagian dari entitas ras Melanisia, yang independen, namun memiliki hubungan secara spiritual dan ekonomi dengan Barat (Chauvel, 2005). Apa yang dilakukan Van Eechoud dan Bot tersebut tidak lain adalah suatu strategi yang dilakukan untuk memecah belah Indonesia. Dengan demikian, kaum elit yang disiapkan untuk menjalankan pemerintahan di Papua Barat meyakini jika mereka bukan bagian masyarakat Indonesia dan harus terlepas dari Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka.

Chauvel (2005) menjelaskan jika penguatan identitas Papua yang dipromosikan oleh Van eechoud dan Bot bukan hanya satu-satunya faktor yang menyebabkan kaum terpelajar Papua melihat diri mereka bukan bagian dari masyarakat Indonesia, namun sistem ‘dual colonilism’ menjadi faktor lainnya. Dual colonialism menempatkan orang-orang Belanda berada di posisi senior dalam urusan administrasi dan organisasi misionaris, sedangkan banyak pekerja, polisi, guru, dan misionaris di level menengah dan bawah ditempati oleh orang Indonesia, yang kebanyakan dari Maluku. Orang-orang Papua melihat pejabat kolonial, sebagian kecil orang Belanda dan kebanyakan orang Indonesia, sebagai orang asing. Interaksi orang-orang Papua pun lebih banyak dengan orang-orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang Belanda sehingga kemarahan orang-orang Papua terhadap kolonialisme yang berlangsung di Papua lebih dialamatkan kepada orang-orang Indonesia daripada orang-orang Belanda. Hal ini kemudian menjadi salahsatu penyebab yang menyulitkan pemerintah Indonesia untuk dapat menyatukan bangsa Indonesia.

Untuk mencegah terbentuknya negara boneka Papua yang disiapkan oleh Belanda, Presiden Soekarno pun mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Papua Barat. Serangan-serangan militer dari Indonesia dalam membebaskan Irian Barat terhadap Belanda ini kemudian mendorong berlangsungnya perjanjian New York. Perjanjian tersebut menghasilkan penyerahan kedaulatan Papua dari Belanda ke Indonesia melalu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) (Timmer, 2007). Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menentukan pendapatnya sendiri sehingga pada tahun 1969 dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). PEPERA tersebut pun dilakukan dengan dikumpulkannya 1025 ketua kelompok adat yang ada di Papua Barat. Hasil PEPERA memutuskan Papua Barat kputusan untuk bergabung dengan Indonesia (Mote & Rutherford, 2001). Dengan bersatunya Papua Barat, pada akhirnya Indonesia dapat mendapatkan kedaulatannya secara utuh.

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 12776 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video