KPK Persilakan Setnov Bongkar Aktor Besar di Kasus E-KTP

Seruindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Setya Novanto (Setnov) membongkar keterlibatan aktor yang lebih besar di kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.‎ Sebab, itu jadi salah satu syarat untuk mendapatkan status Justice Collaborator (JC).

Setya Novanto sendiri merupakan terdakwa dalam perkara korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Saat ini, mantan Ketua DPR RI tersebut tengah menjalani proses persidangan ‎di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

“Silakan saja boleh, nanti dibuka di persidangan sebenarnya dari awal sudah dibuka sejak kami membuktikan ada perbuatan (korupsi). Sudah kami konfirmasi ke terdakwa‎,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/1/2018).

Namun memang, menurut Febri, Setya Novanto ‎hingga kini belum membuka sepenuhnya aktor-aktor yang lebih besar di kasus e-KTP. Bahkan, Setnov masih berkelit atas dugaan perbuatan korupsinya.

“Sejauh ini kan terdakwa masih berkelit dan mengaku tidak ada penerimaan. Termasuk penerimaan jam tangan. Padahal sejumlah saksi sudah mengatakan demikian dan sudah ada kerja sama luar negeri yang kami lakukan,” terangnya.

Febri menambahkan, ketidakseriusan Setnov dalam membongkar aktor yang lebih besar tersebut akan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan status JC. Sebab, salah satu syarat mendapat JC yakni bukan pelaku utama dan harus mampu membongkar aktor yang lebih besar.

“Tapi belum terlambat untuk membuka peran pihak lain kalau emang terdakwa mengetahui ada aktor yang lebih besar pelaku utamanya. Dalam proses hukum akan kami klarifikasi,” pungkas Febri.

Setya Novanto sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan atau mengintervensi anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 13242 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video