KPK Kekeuh Pemanggilan Anggota DPR tanpa Harus Izin Presiden

Seruindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan menolak usulan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota DPR harus melalui izin Presiden. ‎Sebab, peraturan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 245.

“Kita perlu baca secara lengkap UU tersebut kalau benar UU itu mengecualikan tindak pidana khusus maka semestinya KPK tidak membutuhkan izin Presiden,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

Tak hanya menolak untuk meminta izin presiden, ‎KPK juga menegaskan enggan meminta restu atau rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa anggota DPR yang terlibat kasus korupsi.

Namun, jika anggota tersebut masih dalam proses penyelidikan, kata Febri, pihaknya memang tentu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. KPK baru dapat melakukan upaya hukum lainnya kepada anggota DPR yang sudah masuk ke proses penyidikan.

“Pemanggilan baru dikenal ketika kita bicara pada proses penyidikan nah diproses penyidikan tentu sudah ada tersangka nya dan sudah ada dugaan tindak pidana korupsi apa yg dilakukan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, terdapat norma baru dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 201 tentang MD3. Yang paling disoroti KPK dalam revisi UU tersebut yakni Pasal 245 yang mengatur ketentuan perlu pertimbangan MKD dalam itab penegak hukum memeriksa anggota DPR.

sumber: okezone.com

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 9520 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video