Terdata 726 Perusahaan di Kalsel Tak Daftar BPJS Kesehatan

Seruindonesia.com, BANJARBARU – Masih adanya perusahaan yang tidak mendaftar JKN KIS membuat BPJS Kesehatan gerah. Total di Kalsel perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam JKN KIS ada 726 perusahaan.

Saat ini di Kalsel hanya 60 persen masyarakatnya yang tercover JKN KIS. Diungkapkan Deputi Direksi Wilayah Kalseltengtimtara, Benjamin Saut hampir di semua daerah di wilayahnya masih banyak yang perusahaan yang tak mendaftarkan karyawannya JKN KIS. Estimasi dari 726 perusahaan tersebut ada sekitar 65 ribu pekerja Kalsel yang tidak dilindungi dengan JKN KIS.

Tak hanya masalah perusahaan tak mendaftarkan JKN KIS karyawannya, perusahaan yang tidak patuh membayar iuran juga masih besar yaitu 123 perusahaan. Dengan estimasi kerugian Rp 2,8 miliar.

Tak hanya dari kalangan perusahaan, di kalangan pemerintahan juga ada tujuh pemda yang tak patuh dalam membayar iuran JKN KIS Pegawainya. Estimasi kerugian akibat tujuh pemda tak patuh membayarkan iuran ini jelasnya sekitar Rp 5,8 miliar.

Bahkan saat ini jelas Benjamin sudah ada enam surat kuasa khusus (SKK) yang diserahkan ke Kejari setempat untuk diselesaikan oleh Kejari. Terbanyak DARI Banjarmasin yaitu empat kasus dan dari Barabai dua kasus dengan total ada enam kasus yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri.

Masih minimnya kepatuhan ini sebut Benjamin kebanyakan berkaitan dengan tidak disiplin dalam mengatur budget, akibatnya perusahaan harus tertunggak membayar iuran JKN KIS. Namun sebut Benjamin dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan kepatuhan tingkat provinsi Kalsel di Novotel, Senin (09/07/2018) peraturan baru nantinya jika perusahaan tidak membayar pada setiap tanggal 10 di satu bulan maka kepesertaan JKN KISnya akan tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu jelasnya mereka lebih bersinergi dengan Kejati dan Kejari untuk mencapai ketertinggalan yang ada di Kalsel.

“Kalau kita serahkan ke Kejaksaan dalam mediasi biasanya akan lebih efektif,” ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Nantinya sebutnya BPJS Kesehatan akan bekerjasama dengan Dinas Perijinan dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi dan kabupaten kota agar mendaftarkan pegawai ke BPJS Kesehatan menjadi satu syarat atau SOP dalam mendirikan perusahaan atau investasi.

Bahkan sebutnya jika ada yang perusahaan yang mampu bayar tapi tidak mendaftarkan pekerja di BPJS Kesehatan bisa jadi dicabut ijinnya agar menimbulkan efek jera.

“Ini langkah kepatuhan, jadi mendaftarkan pekerja untuk JKN KISnya lagi tidak lagi imbauan, tapi suatu kewajiban,” ujarnya.

Tambahnya 726 perusahaan tersebut mayoritas bahkan sudah pernah diberi sosialisasi tentang BPJS Kesehatan namun hingga kini masih mangkir untuk mendaftar BPJS Kesehatan.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Puguh Prijamba mengatakan BPJS Kesehatan adalah wajib hukumnya bagi pekerja bahkan masyarakat umum. Ia mengaku mendukung tidak diberikannya ijin ke perusahaan yang akan berdiri yang tidak mendaftarkan karyawannya JKN KIS.

Kebanyakan perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di JKN KIS sebut Puguh perusahaan disektor perkebunan dan jasa. Biasanya perusahaan mengaku sulit mendaftarkan buruh harian.

” 726 perusahaan itu tersebar di seluruh Kabupaten kota, tapi banyak di Kotabaru, Tanahbumbu dan HSU,” ungkapnya.

Sementara penyelesaian melalui SKK Kejaksaan sebutnya adalah upaya akhir yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Pemprov Kalsel. Seperti diketahui sebelumnya BPJS Kesehatan melakukan Mou dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Novotel Banjarbaru.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Ade Eddy Adhyaksa mengatakan pencabutan perijinan harus tetap dilihat dalam faktor kepatutan, kepantasan dan kearifan lokal. Dengan adanya sanksi tegas ia berharap takkan menimbulkan masalah baru khususnya terkait permodalan, investasi dan ketenagakerjaan di Kalsel.

“Semua harus seimbang, namun hukum tetap harus kita tegakkan,” ujarnya.

Namun ia berharap dengan adanya Mou tersebut Kejaksaan Tinggi Kalsel dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan penggunaan BPJS Kesehatan di Kalsel.

Sumber : Banjarmasinpost

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 9536 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video