Menyingkap Misteri Penyelundupan 92 Merak di Vila Mewah Bogor

Seruindonesia.com –┬áTim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil menggerebek sebuah vila di kawasan Bogor, Jawa Barat. Siapa sangka, di dalam salah satu ruangan di vila itu terdapat puluhan┬ámerak ilegal.

Penggerebekan dilakukan pada Senin (3/12/2018) kemarin oleh Tim Gakkum KLHK bersama tim gabungan dari Balai Besar KSDA Jawa Barat, Polsek, dan aparat desa di sebuah vila di Kampung Warungdoyong RT 02 RW 01, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor.

Siapa yang berani menyelundupkan hewan-hewan eksotis ini dan apa tujuannya? Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono memberikan sejumlah informasi.

“Vila yang menampung satwa dilindungi tersebut diduga milik IB, yang berdomisili di Jakarta. IB mengakui bahwa satwa-satwa yang dipelihara tidak didukung izin penangkaran yang sah. Berdasarkan keterangan tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tindakan ini merupakan pidana kehutanan dan PPNS KLHK akan mengembangkan kasus ini sampai kepada tahapan penyelidikan,” demikian siaran pers yang diterima┬ádetikcom, Selasa (4/12/2018).

Ternyata, tak hanya merak yang ditemukan. Dari 96 hewan, 4 di antaranya bukan merak. Selanjutnya, terhadap 96 satwa dilindungi tersebut, PPNS akan segera mengevakuasi dan menitip-rawatkan satwa dilindungi tersebut ke Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia dan Yayasan Cikananga.

Satwa yang disita adalah 38 ekor merak biru (Pavo cristatus), 25 ekor merak hijau (Pavo muticus), 11 ekor merak silangan, 11 ekor anakan merak, 7 ekor merak putih, 1 ekor binturong (Arctictis binturong), dan 3 opsetan kepala rusa.

Dalam keterangan terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut kasus ini jadi perhatian serius KLHK. Siti menduga burung-burung eksotis ini akan dijual.

“Kelihatannya seperti akan diperdagangkan dan ternyata tak ada izin sama sekali. Saya minta Dirjen Gakkum untuk mengusut tuntas kasus ini. Tentu di sisi lain pembinaan yang lebih luas lagi oleh dirjen konservasi juga harus terus ditingkatkan,” tegas Siti Nurbaya.

Diketahui, daftar hewan dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang diperbarui lewat Peraturan Menteri LHK nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Adapun ketentuan soal batasan larangan terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Berikut ini kutipannya:

(2) Setiap orang dilarang untuk:

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pelanggarannya bisa dijatuhi sanksi berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 bagi yang dengan sengaja melanggarnya sesuai Pasal 40 UU No 7/1999. Kemudian bagi yang dianggap lalai melanggarnya maka bisa disanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.

Sumber: detik.com

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 10490 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video