Jokowi Dituding Neo-Orde Baru, TKN: Tim Prabowo Kutip Lindsey Secara Sesat

Seruindonesia.com – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dikomandoi Bambang Widjajanto (BW) menyebut Joko Widodo membangun rezim Neo-Orde Baru, mengutip pernyataan Guru Besar Melbourne University Law School, Prof Tim Lindsey. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut kubu pasangan nomor urut 02 itu mengutip pernyataan Lindsey secara menyesatkan.

“Setelah TKN mendalami bagian-bagian demi bagian dalil permohonan Paslon 02 yang diajukan oleh kuasa hukumnya, maka tim hukum TKN juga mendapati salah satunya dalil yang tim hukum paslon 02 sebut bersumber dari pernyataan Tim Lindsey, guru besar di Melbourne Law School,” ujar salah satu tim hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani dikutip dari  detikcom, Senin (10/6/2019).

Arsul menyebut tim hukum Prabowo-Sandi telah mengutip pernyataan Lindsey secara menyesatkan. Tak ada pernyataan Lindsey yang menyimpulkan pemerintahan Jokowi merupakan neo-orde baru, seperti yang disampaikan tim hukum Prabowo dalam gugatannya di MK.

“Tim Hukum 02 kutip Tim Lindsey secara menyesatkan. Setelah membandingkan tulisan Lindsey yang asli dengan terjemahan yang ada dalam permohonan Paslon 02 maka terlihat bahwa yang tercantum sebagai kutipan dalam permohonan mereka tersebut merupakan misleading quotes (kutipan yang menyesatkan),” jelas Arsul.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf yang juga merupakan praktisi hukum itu pun menyayangkan tim hukum Prabowo-Sandiaga atas misleading quotes tersebut. Arsul menyoroti tim hukum Prabowo-Sandi yang berisi praktisi hukum terkenal, mulai dari BW hingga Denny Indrayana.

“Sangat menyayangkan bahwa tim hukum sekaliber Denny Indrayana yang profesor, BW dan Nasrullah yang dosen, mengutip dengan keluar dari kaedah-kaedah kutipan yang benar. Kalau mereka hendak mengutip baik langsung maupun tidak langsung, maka seyogianya tidak mengubah makna atau konten dari sumber aslinya. Meski permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) bukan karya ilmiah tapi kaedah-kaedah mengutip sumber dalam menuliskan sesuatu,” urai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum itu.

Arsul menilai cara kubu Prabowo-Sandiaga justru merugikan Prof Lindsey. Pernyataan yang dikutip dalam dalil gugatan ke MK tersebut terkesan menjadikan Lindsey telah melakukan fitnah terhadap pemerintahan Jokowi.

“Cara mereka mengutip juga merugikan Lindsey sebagai narasumber, karena seolah-olah menempatkan Lindsey sebagai pemfitnah terhadap pemerintahan Pak Jokowi,” tegas Arsul.

Sebelumnya diberitakan, tim hukum Prabowo yang dikomandoi BW menyebut Jokowi membangun rezim Neo-Orde Baru, dengan mengutip pernyataan Prof Tim Lindsey. Berikut dalil gugatan Prabowo atas kutipan Lindsey:

Berkaitan dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai ciri kepadanya.

Berangkat dari dasar pijak di atas, bahwa Presiden petahana berpotensi terjebak dengan praktik kecurangan pemilu, maka berikut ini kami jabarkan dan buktikan bagaimana kecurangan sistematis, terstruktur dan massif dilakukan oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, sehingga Pasangan Capres dan Cawapres 01 tersebut harus dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019; atau paling tidak pilpres 2019 diulang secara nasional.

Sementara itu, kutipan asli yang diambil pihak Prabowo dari pernyataan Tim Lindsey adalah sebagai berikut:

He cannot afford to have too many of these his enemies, and that means three is not much Jokowi can do about Indonesia’s a poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office.

This system has entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.

All this feeds Indonesia’s continuing poor reputation for transparency, which, in turn, keeps foreign investment away, notwithstanding Jokowi’s constant rhetoric that Indonesia is ‘open for business’. That, combined with persistent low tax revenues and res tape, has seen economic growth stagnate at 5,2 per cent, well below what is needed. The resulting high prices and lack of new jobs feed discontent.

With elections ahead in 2019, Jokowi knows he has to cater to Islamist rabble rousing and keep the oligarchs happy in order to convince the public that the should be re-elected- all will somehow keeping the police, army and Megawati’s concervative nationalist political party (the Indonesia Democratic Party of Struggle,PDI-P) on side.

In these circumstances, Jokowi probably feels he has litle choice but to dump many of his promises to civil society, which is increasing marninalised in any case. After all, if former general Prabowo Subianto runs again againts him, most of civil society will have little chance but to stick with jokowi, even if they think he has berrayed them.

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 11934 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video