Konferensi Pers Oleh Oknum Pimpinan KPK dan Pegawai KPK Tidak Diputuskan Secara Kolektif Kolegial

Seruindonesia.com – Konferensi pers yang dilakukan oleh oknum pimpinan dan pegawai KPK pada sore hari ini, Rabu, 11 September 2019, merupakan hal yang sangat memalukan diperagakan oleh orang-orang yang seharusnya memahami peraturan perundang-undangan.

Di dalam konferensi pers tersebut secara jelas disebutkan bahwa :
Irjen Pol FIRLI BAHURI (Mantan Deputi Penindakan KPK) bertemu dengan TGB (bukan melakukan pertemuan, karena tidak ada perencanaan pertemuan tersebut dan sama sekali tidak di inisiasi oleh Pak FIRLI) dalam konteks memenuhi undangan salah satu organisasi islam (GP Ansor) dalam acara Harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 Ha di Bonder Lombok Tengah.
Kemudian selanjutnya Irjen Pol FIRLI BAHURI (Mantan Deputi Penindakan KPK) bertemu dengan TGB (bukan melakukan pertemuan, karena tidak ada perencanaan pertemuan tersebut dan sama sekali tidak di inisiasi oleh Pak FIRLI) dalam acara farewell and welcome game tennis Danrem 162/WB di lapangan tenis Wira Bhakti.
Dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pengawas internal KPK (sebagaimana dijelaskan dalam pers rilis), sama sekali tidak ada fakta yang menyatakan adanya pembicaraan mengenai perkara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK saat itu.

Sebagai mantan Kapolda NTB sudah barang tentu menghadiri acara farewell and welcome game tennis Danrem menjadi sebuah keharusan, karena bagaimanapun juga Kapolda dan Danrem sebelumnya secara langsung sering berinteraksi pada saat melaksanakan jabatanya.

Selanjutnya, konferensi pers tersebut juga menjelaskan bahwa Irjen Pol FIRLI BAHURI (Mantan Deputi Penindakan KPK), dianggap telah melakukan pelanggaran etik, ketika menjemput BA (pejabat BPK) di lobby KPK dan mengajak BA ke ruang kerja Deputi Penindakan pada saat BA dipanggil sebagai saksi di KPK (pertemuan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh staf Deputi Penindakan, dengan kondisi pintu terbuka dan hanya sekitar 3 menit).

Penjemputan yang dilakukan oleh Pak FIRLI dilakukan karena Pak FIRLI mendapat telefon dari Pak NYOMAN WARA (Auditor BPK), bahwa BA akan datang memenuhi panggilan yang sudah dijadwalkan ulang. Niat penjemputan tersebut semata-mata untuk menjaga hubungan baik kelembagaan KPK dan BPK. Kembali, sesuai hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pengawas internal KPK (sebagaimana dijelaskan dalam pers rilis) sama sekali tidak ada fakta yang menyatakan adanya pembicaraan mengenai perkara yang sedang ditangani oleh KPK saat itu.
Pegawai KPK, siapapun dan apapun jabatanya, adalah makhluk sosial yang senantiasa akan selalu berhubungan dengan sesama manusia.

Jika dalam konteks pertemuan dengan pihak lain yang secara jelas sama sekali tidak ada maksud dan tendensi apapun, melainkan hanya sekedar melakukan kewajiban terhadap sesama manusia dan menjaga silaturahmi yang baik, itupun dianggap sebagai pelanggaran kode etik, tentunya ini menjadi masalah yang sangat mendasar. Sehingga tidak salah ketika KPK secara kelembagaan sulit untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun karena sifat yang dimiliki oleh oknum-oknum yang ada di dalam KPK selalu dilandasi dengan prasangka buruk.

Konferensi pers yang dilakukan oleh oknum pimpinan dan oknum pegawai KPK tersebut, tidak serta merta bisa diartikan sebagai sikap KPK secara kelembagaan. Karena keputusan untuk melakukan konferensi pers tersebut tidak diputuskan secara kolektif koligeal oleh ke-lima pimpinan, maka pengumuman pers tersebut mencerminkan sikap personal atau kelompok dan bukan merupakan sikap KPK secara kelembagaan. Secara jelas disebutkan dalam konferensi pers, bahwa pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pengawas internal KPK tersebut, belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap, artinya belum ada keputusan yang memutuskan bahwa kejadian tersebut sebagai sebuah pelanggaran etik.
Oleh karena itu,

Konferensi pers yang dilakukan oleh oknum pimpinan dan oknum pegawai KPK tersebut, tidak lebih dan tidak lain sebagai upaya-upaya brutal yang dilakukan untuk menjegal Pak FIRLI menjadi Pimpinan KPK, dengan menggunakan cara-cara yang tidak lazim, yaitu dengan cara membangun opini publik melalui media. Dalam prespektif sosial, tentunya apa yang dilakukan oleh oknum pimpinan dan oknum pegawai KPK, secara pribadi sangat merugikan nama baik Pak FIRLI, sebagai salah satu pejabat negara dan secara otomatis memberikan hak kepada Pak FIRLI, untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mari kita bandingkan dengan kejadian yang lain yang terjadi di KPK pada tahun 2017, sebagai berikut secara rinci kejadian tersebut:
Pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017 sesuai jadwal, IMAM SYAFI,I (Penyidik KPK) melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi yang bernama ADE KOMARUDIN (Anggota DPR RI dan mantan Ketua DPR RI yang kemudian diganti oleh SETYA NOVANTO) sebagai saksi dalam perkara proyek e-KTP, dengan tersangka saat itu ANDI AGUSTINUS Alias ANDI NAROGONG di ruang pemeriksaan nomor 8 lantai 2 Gedung Merah Putih. Pemeriksaan berjalan lancar normatif seperti biasanya, namun setelah pemeriksaan selesai, sebelum ADE KOMARUDIN meninggalkan ruang pemeriksaan, ADE KOMARUDIN menawarkan kepada IMAM SYAFI’I untuk main kerumah ADE KOMARUDIN, yang terletak di daerah Blok M.

Tawaran tersebut ditolak secara halus oleh IMAM SYAFI’I, dengan mengatakan bahwa masih belum ada waktu. Kemudian ADE KOMARUDIN juga menyampaikan bahwa “Banyak adik-adik di sini (Pegawai KPK) yang main ke rumah saya” dan ADE KOMARUDIN menyebut nama HERY, NOVEL dan DAMANIK juga pernah main ke rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya atas kejadian tersebut, IMAM SYAFI’I merasa kaget karena sepengetahuan IMAM SYAFI,I hal tersebut dilarang oleh Kode etik KPK. Selain itu IMAM SYAFI’I juga melaporkan hal teersebut ke Pengawas Internal KPK dan bahkan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan oleh Pengawas Internal KPK, namun sampai saat ini sama sekali tidak ada kelanjutan proses yang dilakukan oleh Pengawas Internal.

Sebagai tambahan, bahwa semua pembicaraan antara IMAM SYAFI’I dan ADE KOMARUDIN terekam dalam rekaman ruang pemeriksaan. Selain itu bahwa perkara e-KTP sudah dimulai sejak 22 April 2014 dan ADE KOMARUDIN menyampaikan hal tersebut pada tanggal 13 Juli 2017, artinya pertemuan yang dilakukan oleh HERY, NOVEL dan DAMANIK besar kemungkinan dalam kurun waktu yang bersamaan dengan penanganan perkara e-KTP. Dengan fakta kejadian tersebut mari sama-sama berfikir apa yang sebenarnya terjadi di KPK.

Komentar

Komentar Anda

Tentang seruni cyber 12483 Articles
Portal Berita Nasional, Jagonya Pemberitaan !!! Nusantara | Peristiwa | Lifestyle | E-tainment | Sport | Artikel | Video